Komisi V DPR RI baru-baru ini melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan mudik dan balik Lebaran 2025. Berbagai permasalahan transportasi menjadi sorotan utama dalam rapat kerja bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Korlantas Polri, BMKG, dan Basarnas.
Keluhan masyarakat terkait kenaikan tarif tiket pesawat dan keterlambatan penerbangan menjadi perhatian serius. Komisi V DPR menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dan peningkatan pelayanan di sektor transportasi udara.
Masalah di Sektor Transportasi Udara
Ketua Komisi V DPR, Lasarus, menyampaikan masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai kenaikan harga tiket pesawat selama periode mudik Lebaran.
Keterlambatan atau delay penerbangan juga menjadi masalah yang perlu ditangani secara serius oleh seluruh maskapai penerbangan.
Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja maskapai dinilai penting untuk memastikan peningkatan kualitas pelayanan kepada penumpang.
Peningkatan Keselamatan Berlalu Lintas dan Infrastruktur Jalan
Selain transportasi udara, Komisi V DPR juga menyoroti pentingnya peningkatan kewaspadaan dalam pemeriksaan sarana dan prasarana jalan serta angkutan jalan.
Ketersediaan perlengkapan jalan juga perlu menjadi perhatian untuk memastikan kelancaran dan keamanan perjalanan darat.
Komisi V DPR juga mendorong peningkatan kampanye budaya keselamatan berlalu lintas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Evaluasi Jalan Tol dan Integrasi Moda Transportasi
Standar Pelayanan Minimum (SPM) jalan tol menjadi fokus evaluasi selanjutnya. SPM yang bersifat wajib dan merupakan hak pengguna jalan tol membutuhkan perhatian serius dan perbaikan kinerja dari stakeholder terkait.
Untuk memastikan hal tersebut, Komisi V DPR sepakat untuk membentuk Panitia Kerja (Panja) Jalan Tol guna menindaklanjuti permasalahan ini.
Kemacetan dan kecelakaan di berbagai ruas tol menuju dermaga dan pelabuhan yang mengakibatkan korban jiwa juga menjadi perhatian penting.
Peningkatan integrasi moda transportasi dan pembenahan transportasi di daerah guna mendukung angkutan lanjutan pada masa angkutan Lebaran berikutnya juga menjadi poin penting yang dibahas.
Sosialisasi *early warning system* pada sistem transportasi untuk mengantisipasi kejadian bencana alam juga perlu ditingkatkan.
Sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pengelola jalan tol, Korlantas Polri, dan pemerintah daerah sangat krusial untuk mengantisipasi dan mencegah kemacetan di masa mendatang.
Secara keseluruhan, evaluasi Komisi V DPR RI terhadap mudik Lebaran 2025 menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan di seluruh moda transportasi, perbaikan infrastruktur, dan peningkatan keselamatan berlalu lintas. Pembentukan Panja Jalan Tol menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah jalan tol secara komprehensif. Semoga evaluasi ini dapat menghasilkan solusi konkret untuk menciptakan arus mudik dan balik yang lebih lancar dan aman di tahun-tahun mendatang.
Leave a Comment