Kemiskinan struktural merupakan tantangan besar bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Kondisi ini menggambarkan jebakan sistemik yang membuat individu sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, disebabkan oleh faktor-faktor mendalam seperti ketidakadilan ekonomi dan akses sumber daya yang tidak merata. Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudistira, mengidentifikasi empat akar permasalahan kemiskinan struktural di Indonesia.
Ketimpangan ekonomi yang ekstrim menjadi salah satu penyebab utama. Hal ini diperparah oleh kurangnya pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.
Konsentrasi Kekayaan dan Korupsi
Konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang merupakan faktor dominan. Data CELIOS menunjukkan kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta penduduk lainnya. Ketimpangan ini menghambat pemerataan kesempatan dan memperburuk kemiskinan struktural.
Korupsi juga berperan besar, terutama dalam pengelolaan anggaran infrastruktur dan program perlindungan sosial. Dana yang seharusnya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat justru diselewengkan, semakin memperparah kesenjangan ekonomi.
Meritokrasi yang Mati dan Redistribusi Kekayaan yang Tidak Jelas
Sistem meritokrasi yang lemah menjadi kendala berikutnya. Pendidikan tinggi tidak menjamin peningkatan ekonomi bagi anak-anak dari keluarga miskin karena masih banyaknya praktik nepotisme dan kronisme dalam dunia kerja. Hal ini menghalangi mobilitas sosial dan memperkuat siklus kemiskinan.
Redistribusi kekayaan yang tidak efektif juga menjadi masalah. Indonesia masih kekurangan regulasi yang mengatur pajak kekayaan (wealth tax) dan pengendalian spekulasi tanah. Akibatnya, akses kepemilikan aset bagi masyarakat miskin tetap terbatas.
Perlindungan yang Belum Optimal bagi Tenaga Kerja dan Transfer Teknologi
Kurangnya perlindungan optimal bagi tenaga kerja juga berkontribusi terhadap kemiskinan struktural. Diskriminasi usia kerja, misalnya, membuat banyak korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kesulitan mencari pekerjaan formal dan terjerat kemiskinan setelah pesangon habis.
Industri dalam negeri juga perlu mendapat dukungan lebih dari pemerintah. Insentif, transfer teknologi, dan perlindungan dari barang impor sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan berkualitas.
Langkah-langkah Mengatasi Kemiskinan Struktural di Indonesia
Indonesia dapat keluar dari jebakan kemiskinan struktural dengan beberapa langkah strategis. Pertama, menekan angka korupsi di berbagai sektor pemerintahan. Kedua, mendorong industrialisasi padat karya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.
Ketiga, segera terapkan kebijakan pajak kekayaan (misalnya 2% dari kekayaan neto) dan hilangkan diskriminasi dalam persyaratan kerja. Dengan kebijakan yang tepat dan komprehensif, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengatasi kemiskinan struktural dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.
Pemerataan ekonomi dan kesempatan menjadi kunci utama dalam mengatasi kemiskinan struktural. Dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat dan penegakan hukum yang tegas, Indonesia dapat mewujudkan cita-cita kesejahteraan bagi seluruh warganya. Perlu komitmen dan kerjasama seluruh pihak untuk mencapai tujuan tersebut.
Leave a Comment