Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru-baru ini mengungkapkan sejumlah permasalahan yang menghambat kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, memaparkan temuan ini dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Berbagai kendala yang dihadapi BUMD ini, menurut Kemendagri, mengakibatkan kinerja mereka tidak optimal dan berdampak pada pembangunan daerah.
Masalah Keuangan dan Tata Kelola BUMD
Salah satu masalah utama adalah kondisi keuangan BUMD yang banyak tidak sehat. Kondisi ini menjadi beban fiskal bagi daerah.
Selain itu, banyak BUMD yang belum memiliki satuan pengawas internal dan belum menerapkan manajemen risiko yang efektif.
Minimnya pengawasan internal ini berdampak pada pengelolaan BUMD yang kurang optimal. Tata kelola yang belum maksimal juga menjadi masalah yang cukup serius.
Banyak BUMD juga dinilai masih berada di zona nyaman. Hal ini diperparah dengan adanya intervensi dari pihak tertentu yang menghambat kinerja BUMD.
Struktur organisasi BUMD juga menjadi sorotan. Jumlah komisaris tercatat lebih banyak (1.993 orang) dibandingkan jumlah direksi (1.911 orang).
Kelemahan Sumber Daya Manusia dan Sanksi
Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di BUMD juga masih belum merata. Hal ini tentu mempengaruhi kualitas kinerja BUMD secara keseluruhan.
Ketidakpatuhan terhadap kebijakan yang berlaku juga menjadi masalah. Lebih memprihatinkan lagi, belum adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kebijakan tersebut.
Penyertaan modal yang tidak sesuai kebutuhan dan tidak berkelanjutan juga menjadi kendala. Lemahnya komitmen pemilik dalam pengelolaan BUMD turut memperburuk situasi.
Solusi Peningkatan Daya Saing BUMD
Agus Fatoni menekankan perlunya peningkatan daya saing BUMD. Hal ini penting agar BUMD mampu bersaing secara optimal.
Dengan peningkatan daya saing, diharapkan BUMD dapat berkontribusi lebih besar pada pembangunan daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah juga menjadi tujuan utama dari perbaikan kinerja BUMD.
Berbagai permasalahan yang dihadapi BUMD ini membutuhkan solusi komprehensif. Perbaikan tata kelola, peningkatan profesionalisme SDM, dan penegakan aturan yang konsisten sangat penting untuk dilakukan.
Dengan demikian, BUMD dapat menjalankan fungsinya secara optimal dan berkontribusi positif bagi perekonomian daerah.
Harapannya, peningkatan kinerja BUMD akan berdampak positif pada pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah secara berkelanjutan.
Leave a Comment