Pusat Data Nasional (PDN) Indonesia, proyek ambisius untuk memperkuat infrastruktur digital negara, akhirnya mendekati tahap operasional. Setelah melewati berbagai tantangan, pemerintah menargetkan PDN 1 akan mulai beroperasi pada 1 Juni 2025. Ini menandai langkah signifikan dalam transformasi digital nasional, menjanjikan layanan publik yang lebih aman, efisien, dan transparan.
Pengumuman tersebut disampaikan setelah pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. Kolaborasi antar kementerian ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah dalam mewujudkan visi digital Indonesia.
Target Operasional PDN 1 Juni 2025
Menkominfo Meutya Hafid menyatakan PDN 1 telah resmi diserahterimakan pada Maret 2025. Saat ini, fasilitas tersebut tengah menjalani tahap asesmen keamanan dan operasional oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Uji coba operasional ditargetkan dimulai pada bulan Juni 2025. Ini menandai tonggak penting dalam upaya pemerintah membangun infrastruktur digital yang handal dan aman.
Perencanaan PDN 2 dan PDN 3
Pemerintah berencana membangun tiga PDN secara keseluruhan. Setelah PDN 1, pembangunan PDN 2 dan PDN 3 tengah dipersiapkan dengan skema *co-sharing* untuk mempercepat prosesnya.
Skema *co-sharing* ini diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya dan mempercepat realisasi infrastruktur vital ini. Rincian teknis skema tersebut masih dalam tahap pembahasan.
Tantangan dan Risiko Pengoperasian PDN
Salah satu tantangan yang dihadapi adalah penguatan cadangan operasional. Saat ini, cadangan masih bergantung pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Namun, anggaran untuk penguatan cadangan belum tersedia. Ketiadaan anggaran ini berisiko membuat sistem berjalan tanpa cadangan, yang tentu saja tidak ideal dan rentan terhadap gangguan.
Pemerintah menyadari urgensi penyelesaian pembangunan pusat data secara menyeluruh. Hal ini penting untuk memastikan transformasi digital berjalan efektif, aman, dan berkelanjutan.
Keterlambatan operasional PDN 1 dari target awal Agustus 2024 disebabkan oleh insiden serangan siber ransomware yang melumpuhkan PDNS 2. Insiden tersebut mengakibatkan layanan publik lumpuh total.
Serangan siber tersebut juga berdampak pada perubahan tata kelola dan keamanan PDN 1, sehingga menyebabkan keterlambatan. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat (Kejari Jakpus) tengah menyelidiki dugaan korupsi senilai Rp 959 miliar terkait insiden ini.
Dampak Positif PDN terhadap Layanan Publik
Pembangunan PDN merupakan bagian dari 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan 17 program prioritas nasional. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial (bansos) melalui teknologi digital yang andal.
Dengan sistem yang terintegrasi dan aman, diharapkan penyaluran bansos dapat lebih tepat sasaran dan meminimalisir potensi penyelewengan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Keberhasilan operasional PDN pada Juni 2025 akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam membangun infrastruktur digital yang kokoh. Proyek ini tidak hanya meningkatkan layanan publik, tetapi juga memperkuat ketahanan siber nasional. Tantangan masih ada, terutama dalam hal pendanaan dan keamanan siber, namun komitmen pemerintah untuk menyelesaikan proyek ini hingga tuntas patut diapresiasi.
Leave a Comment